HAKIKAT PERSETUJUAN MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM PADA NOTARIS DALAM PROSES PERADILAN
DOI:
https://doi.org/10.55606/jhpis.v1i2.867Keywords:
Authority of Notary Honor Council and UUJN.Abstract
This study aims to: (1) analyze and discover the nature of the approval of the Notary Honorary Council as an effort to protect the law against notaries in the judicial process; (2) Analyze and find law enforcement for Notaries related to Professional Ethics. This type of research is normative law. While the research approach used, namely: Legislation, conceptual approach, and case approach, as well as a comparative approach. The legal materials used in this study are primary legal materials and secondary legal materials. While the analysis of legal materials using qualitative analysis.
The results of the study show that: (1) The regional MKN has the authority to examine applications submitted by investigators, public prosecutors or judges; as well as giving approval or rejection of requests for approval to take photocopies of minuta deed and summons Notaries to attend investigations, prosecutions, and judicial processes (66 paragraph (1) UUJNP), (2) Sanctions imposed on Notaries who violate the professional code of ethics are regulated in Article 85 UUJN, namely in the form of: Verbal warning; Written warning; temporary stop; Honorable discharge; and Dishonorable Dismissal by the Notary Honorary Council.
References
Buku
Dellyana Shant, Konsep Penegakan Hukum, Yogyakarta: Liberty, 1988
Habib Adjie, Memahami Majelis Pengawas Notaris dan Majelis Kehormatan Notaris , Bandung: PT. Refika Aditama, 2017
Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, Mataram: Mataram University Press, 2020
Philipus M Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat d Indonesia (Studi tentang Prinsip-prinsipnya, Penangananya oleh Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara, Cet.I, Surabaya: Bina Ilmu, l997
_______________, Tentang Wewenang, Fakultas Hukum Universitas, Airlangga, Surabaya, 1998
SF. Marbun, Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia, Yogyakarta: UII Press, 2003
Jurnal
Mohammad Anas Nashiruddin dan Darma Sanjata Sudagung, Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris Memberikan Persetujuan Tindakan Kepolisian Terhadap Notaris (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi RI No . 49/PUU-X/2012 dan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris), Laporan Penelitian Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2014
Anang Alfiansyah, Peran Majelis Kehormatan Notaris Terhadap Terbukanya Rahasia Jabatan Notaris Dalam Menjalankan Jabatan Publik, Otentik’s: Jurnal Hukum Kenotariatan, Vol. 1, No. 1, Januari 2019, P-ISSN 2655-5131
Alfiyan Mardiansyaha, Neisa Angrum Adistib, Iza Rumesten RS.b, Rizka Nurliyantikab, dan Muhammad Syahri Ramadhan, Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris Pada Proses Penyelidikan Suatu Perkara Tindak Pidana Yang Melibatkan Notaris, Repertorium Jurnal Ilmiah Hukum Kenoktariatan, Vol.9 No1 Mei 2020, ISSN:2655-8610.
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Undang - Udang Dasar 1945
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491)
