Penegakan Hukum terhadap Prostitusi Anak Melalui Media dalam Jaringan Online

Studi Kasus di Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya

Authors

  • Nurhijah Nurhijah Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) Al-Syaikh Abdul Wahid

DOI:

https://doi.org/10.55606/jhpis.v1i4.5328

Keywords:

Law Enforcement, Child Prostitution, Media in Online Networks

Abstract

The factors that cause a person to commit a crime of prostitution, mostly lies in economic factors and social factors, economic factors are influenced by one's income or needs, while social factors are influenced by environmental conditions, the environment and one's education.

Law enforcement on child prostitution cases through online media networks that occurred recently in the Kepolisisan jurisdiction of the Surabaya Big City Resort only uses Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection, Article 15, Article 59 paragraphs (1) (2), article 76F, and article 83 to ensnare child prostitutes through the media in online networks. This type of research is empirical research that discusses the problem of interview results based on the current legal regulations and then relates to the facts available for further discussion regarding law enforcement against child prostitution through online media using Law Enforcement Theory in terms of legal substance. Legal structure and legal culture, also uses criminal policy theory.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Arif, B. N. (2014). Bunga rampai kebijakan hukum pidana: Perkembangan penyusunan konsep KUHP baru. Prenadamedia Group.

Barkatullah, A. H. (2017). Hukum transaksi elektronik di Indonesia: Sebagai pedoman dalam menghadapi era digital bisnis e-commerce di Indonesia. Penerbit Nusa Media.

Cahyana, A. (2007). Cybercrime dan cyberpoin dikaitkan dengan RUU Informasi dan Transaksi Elektronik. Makalah disampaikan pada seminar oleh BPHN Departemen Hukum dan HAM.

Erdiansyah. (2015). Menjerat pelaku tindak pidana prostitusi secara online. Saksi, Februari–Juni 2015.

Harkrisnowo, H. (2004). Reformasi hukum: Menuju upaya sinergistis untuk mencapai supremasi hukum yang berkeadilan. Jurnal Keadilan, 3(6), 1–10.

Imam Syaukani, & Thoari, A. A. (2010). Dasar-dasar politik hukum. Raja Grafindo Persada.

Mulyadi, L. (2007). Kapita selekta hukum pidana, kriminologi dan viktimologi. Djambatan.

Peraturan Perundang-Undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Downloads

Published

2025-06-03

How to Cite

Nurhijah Nurhijah. (2025). Penegakan Hukum terhadap Prostitusi Anak Melalui Media dalam Jaringan Online : Studi Kasus di Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya. JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL, 1(4), 250–260. https://doi.org/10.55606/jhpis.v1i4.5328