Analisis Yuridis Pengurangan Hukuman oleh Hakim Mahkamah Agung dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi di Indonesia
DOI:
https://doi.org/10.55606/jhpis.v3i1.4867Keywords:
Cases, Corruption, Crime, Reduction of Sentences, Supreme CourtAbstract
This paper examines the considerations of Supreme Court (MA) judges in reducing sentences for defendants of corruption crimes in Indonesia. The problem in this paper is what are the considerations of Supreme Court judges in reducing sentences for defendants of corruption crimes juridically. This research uses a juridical method by analyzing relevant theories, concepts, and laws and regulations. The results show that the judge's consideration is based on the good character of the defendant, the social impact, and the facts of the trial, referring to Law Number 48 of 2009 and Law Number 8 of 1981. Edhy Prabowo's case shows that the sentence reduction does not reflect public justice, on the contrary, Idrus Marham's case shows weakness due to the sentence reduction received.
Downloads
References
Hadi, M. (2018). Praktik pemberantasan tindak pidana korupsi dalam sistem peradilan Indonesia. Pustaka Ilmu.
Indonesia Corruption Watch (ICW). (2024). Laporan hasil pemantauan tren korupsi tahun 2023. Indonesia Corruption Watch.
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Pendidikan anti korupsi untuk perguruan tinggi. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.
Mertha Ketut, Dkk. (2016). Buku ajar hukum pidana. Fakultas Hukum Universitas Udayana.
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat, Pasal 5.
Prasetyo, A., & Nurdin, M. (2019). Analisis tindak pidana korupsi dalam hukum Indonesia. Penerbit Refika Aditama.
Putri Dwina Elfika, Dkk. (2022). Pengurangan hukuman terdakwa tindak pidana korupsi oleh Mahkamah Agung putusan Nomor 3681 K/Pid. Sus/2019. Locus Journal of Academic Literature Review, 2, 467–483.
Roman, J., & Farrel, G. (2014). Cost and benefit analysis for crime prevention: Opportunity cost, routine saving, and crime externalities. Crime Prevention Studies Journal, 14, 63–64.
Sembiring, L. H. (2020). Sosiologi hukum dan praktik pemberantasan korupsi di Indonesia. Universitas Indonesia Press.
Sudaryono, & Surbakti, N. (2017). Hukum pidana: Dasar-dasar hukum pidana berdasarkan KUHP dan RUU KUHP. Muhammadiyah University Press.
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 2 ayat (2).
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 8 ayat (2).
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 197 huruf d.
Wibowo, E. (2021). Korupsi dan dampaknya terhadap pembangunan ekonomi di Indonesia. Jurnal Hukum Ekonomi, 10(3), 115-127.
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2023 JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.