Aspek Hukum Praktik Penghapusan Akun Pengguna Sistem Elektronik Secara Sepihak untuk Memoderasi Konten Oleh Marketplace Menurut Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat
DOI:
https://doi.org/10.55606/jhpis.v4i1.4550Keywords:
Moderation, Content, E-CommerceAbstract
The aim of this research is to analyze legal aspects of the practice of unilaterally deleting electronic system user accounts to moderate content by the marketplace according to the regulation of the minister of communication and informatics number 5 of 2020 concerning electronic system organizers scope. This research was conducted using a normative and comparative juridical approach method with research specifications, namely analytical descriptive. Data collection techniques are carried out through literature studies and online data searches as well as examining laws and regulations and books, journals, and other references relevant to the research. The results of this study indicate that the Minister of Communication Regulation Number 5 of 2020 concerning Private Scope Electronic System Operators has not implemented all marketplace obligations as stated in previous regulations. This has led to violations of several marketplace obligations which have resulted in not maximizing the implementation of content moderation practices. In relation to protection efforts for electronic system users, a legal framework is needed that can further specify and regulate obligations, limits of responsibility, and transparency to provide a more adequate protection function for electronic system users.
Downloads
References
Achjari, D. (2000). Potensi manfaat dan problem e-commerce. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia, 15(3), 2000.
Ahmad, M. R. (2004). Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia. Refika Aditama.
Ahmad, M. R., & Ramli, T. S. (2021). Pelindungan kekayaan intelektual dalam pemanfaatan teknologi informasi di saat Covid-19. Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 21(1), 46.
Ahmad, M. R., & Ramli, T. S. (2022). Hukum sebagai Infrastruktur Transformasi Indonesia: Regulasi dan Kebijakan Digital. PT Refika Aditama.
Amirulloh, M. (2016). Hukum Teknologi, Informasi, dan Komunikasi sebagai Hukum Positif di Indonesia dalam Perkembangan Masyarakat Global. Unpad Press.
Andika, M., et al. (2021). Efektivitas marketplace Shopee sebagai marketplace belanja online yang paling disukai mahasiswa. Journal of Education and Technology, 1(1), 25.
Aruan, S. H., et al. (2024). Pengaruh penggunaan layanan influencer, konten pemasaran digital, dan perasaan sedang dalam berbelanja terhadap niat membeli di media sosial TikTok sebagai moderasi adaptasi informasi. COSTING: Journal of Economic, Business and Accounting, 7(4), 7055.
Desniani, R. H., et al. (2024). Studi komparasi perlindungan merek terkenal dalam metaverse berdasarkan hukum merek Indonesia dan Amerika Serikat. Comserva, 3(3), 9.
Dianta, D. (2023). Urgensi penegakan hukum e-commerce di Indonesia: Sebuah tinjauan yuridis. Arus Jurnal Sosial dan Humaniora (AJSH), 3(1), 3.
Fauzianti, N. A., & Amirulloh, M. (2023). Fungsi sertifikat keandalan registrasi bagi donation based crowdfunding berdasarkan hukum cyber di Indonesia. Comserva, 3(5), 8.
Gani, A. G. (2015). Pengenalan teknologi internet serta dampaknya. Jurnal Sistem Informasi Universitas Suryadarma, 2(2), 71.
Ivana, P., & Are, R. L. (2022). The impact of user-generated content (online review) towards the intention to purchase on e-commerce in Jakarta. ADI International Conference Series, 3(6), 433.
Jabat, D. E. B. R., et al. (2022). Pemanfaatan platform e-commerce melalui marketplace sebagai upaya peningkatan penjualan. Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Teknologi, 2(2), 18.
Jingga, E. (2023). Pelindungan hak ekonomi pemilik akun PSE lingkup privat dari pemblokiran akibat belum terdaftar di Indonesia. Comserva: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, 3(3), 851.
Karomah, N. G., & Shafina, A. (2024). Analisis sistem dan prosedur penjualan dalam upaya meningkatkan pembelian produk di marketplace Tokopedia (Studi Kasus pada PT XYZ di Jakarta). Jurnal Pendidikan Tambusai, 8(1), 1138.
Kusumaatmadja, M. (2000). Pengantar Ilmu Hukum. PT. Alumni.
Kusumaatmadja, M. (2006). Hukum, Masyarakat, dan Pembangunan. Binacipta.
Lukito, R. (2022). Compare but not to compare: Kajian perbandingan hukum di Indonesia. Undang: Jurnal Hukum, 5(2), 271.
Maharani, R., & Prakoso, A. L. (2024). Perlindungan data pribadi konsumen oleh penyelenggara sistem elektronik dalam transaksi digital. Jurnal USM Law Review, 7(1), 342.
Mustajibah, T., & Trilaksana, A. (2021). Dinamika e-commerce di Indonesia tahun 1990-2015. AVATARA E-Journal Pendidikan Sejarah, 10(3), 2.
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat.
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.
Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.
Pranatasari, F. D., et al. (2021). Analisis pengaruh harga, kemudahan penggunaan, dan ulasan konsumen daring terhadap keputusan pembelian pada marketplace Shopee. INOBIS: Jurnal Inovasi Bisnis dan Manajemen Indonesia, 4(4), 549.
Rahardjo, R. D., & Afifah, W. (2022). Kesesuaian Permenkominfo Nomor 05 Tahun 2020 dengan prinsip kebebasan berpendapat dan berekspresi dalam hak asasi manusia. Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance, 2(2), 472–473.
Rahman, F., et al. (2022). Pengaturan konten berbahaya di Indonesia: Kerangka hukum, tren, dan perhatian. Center for Digital Society.
Ranto, R. (2019). Tinjauan yuridis perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi jual beli melalui media elektronik. Jurnal Ilmu Hukum Alethea, 2(2), 146.
Soekanto, S. (1986). Pengantar Penelitian Hukum. UI Press.
Soemitro, R. H. (1988). Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri (3rd ed.). Ghalia Indonesia.
Solikin, N. (2014). Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia. STAIN Press Jember.
Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2016 tentang Batasan dan Tanggung Jawab Penyedia Platform dan Pedagang (Merchant) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (Electronic Commerce) yang Berbentuk User Generated Content.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan.
Wijaya, S., & Nirvana, A. P. (2021). Pajak pertambahan nilai perdagangan melalui sistem elektronik (Studi Kasus PT Shopee Internasional Indonesia). Bilancia: Jurnal Ilmiah Akuntansi, 5(3), 249.
Yuhelson. (2017). Pengantar Ilmu Hukum. Ideas Publishing.
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2024 JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
