Analisis Hukum Tindak Pidana pada Oknum Guru Pelaku Pencabulan terhadap Anak di Kota Bandar Lampung
DOI:
https://doi.org/10.55606/jhpis.v3i4.4485Keywords:
Obscenity, Children, LawAbstract
This study aims to analyze the criminal law against teachers who commit child molestation in Bandar Lampung City. The crime of child molestation is a form of sexual violence that has serious impacts not only on the physical but also on the psychological and social development of children. In the legal context, this act is regulated in the Child Protection Law, which provides a basis for law enforcement against perpetrators. The research method used is a qualitative approach with data collection techniques through in-depth interviews, direct observation, and literature studies. The research respondents consisted of law enforcement officers, psychologists, and parents of victims. The results of the study showed that the factors that trigger child molestation include a disharmonious family environment, lack of adequate sex education, and low public awareness of child protection. In terms of law enforcement, this study found that there are still various obstacles, such as lack of strong evidence, social stigma against victims, and lack of rehabilitation for both parties, both victims and perpetrators. The criminal responsibility of the perpetrators does not only include imprisonment but also the need for rehabilitation programs and social reintegration for the perpetrators to prevent the recurrence of similar crimes. This study recommends the need to increase public awareness of the importance of child protection, training for law enforcers in handling cases of child molestation, and strengthening the role of child protection institutions in providing support to victims. With these steps, it is hoped that a safer environment for children in Bandar Lampung City can be created.
Downloads
References
Badan Pusat Statistik. (2023). Statistik Perlindungan Anak di Indonesia 2022. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
Departemen Sosial Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM.
Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Bandar Lampung. (2023). Laporan Tahunan Tindak Pidana Pencabulan Anak 2022. Bandar Lampung: Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak.
Endang, S., Hasan, Z., & Aurelia, R. A. (n.d.). Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana membujuk anak di bawah umur untuk melakukan perbuatan cabul terus menerus.
Fajri, R. (2021). Dampak psikologis pencabulan terhadap anak dan pentingnya rehabilitasi. Jurnal Psikologi Anak dan Remaja, 5(2), 112–120.
Hartono, B., Hasan, Z., & Virnanda, M. D. (n.d.). Implementasi sanksi pidana terhadap anak pelaku tindak pidana persetubuhan yang dilakukan dengan anak sebagai korban.
Haryanto, S. (2020). Stigma sosial terhadap korban pencabulan dan implikasinya terhadap pelaporan kasus. Jurnal Hukum dan Masyarakat, 12(1), 45–60.
Hasan, Z., Novriyanti, F., Ramadhani Putri, A. T., & Al Munawwaroh, R. (n.d.). Faktor penyebab terjadinya pelecehan dan kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur di Kota Bandar Lampung.
Junaidi, F. (2021). Tindak pidana pencabulan anak: Analisis kasus di Bandar Lampung. Jurnal Kriminologi Indonesia, 4(2), 45–60.
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2022). Data Kasus Kekerasan Terhadap Anak 2022. Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
Mulyani, R. (2019). Pendidikan seksual untuk anak: Solusi mengurangi kasus pencabulan. Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan, 4(3), 67–75.
Prasetyo, A. (2021). Penerapan hukum terhadap pelaku pencabulan anak di Indonesia. Jurnal Penegakan Hukum, 8(2), 89–102.
Rahman, A. (2020). Peran keluarga dalam perlindungan anak dari tindak pidana. Jurnal Keluarga dan Gender, 3(1), 23–38.
Sari, D. (2023). Pengaruh media sosial terhadap peningkatan kasus pencabulan anak. Jurnal Komunikasi dan Media, 6(1), 14–30.
Wahyu, T. (2023). Perlindungan anak dalam hukum pidana: Tinjauan kasus di Bandar Lampung. Jurnal Hukum dan Kriminologi, 9(1), 12–27.
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2024 JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.