Tinjauan Yuridis Pemutusan Kontrak Secara Sepihak oleh Bupati Nagekeo Terhadap Tenaga Harian Lepas (THL) di Kabupaten Nagekeo
DOI:
https://doi.org/10.55606/jhpis.v3i3.3912Keywords:
Contract Termination, Casual Workers, Juridical ReviewAbstract
The purpose of this research is to analyze the juridical review of unilateral contract termination by the regent of Nagekeo against casual daily workers in Nagekeo district. The type of research is Empirical Legal research, the type of data used in this research is qualitative descriptive data. The results of this study suggest that: (1) The reason for the Nagekeo Regent to unilaterally terminate the contract against the casual workers in Nagekeo Regency is to reduce the regional expenditure budget so that these funds can be allocated to build facilities for the people of Nagekeo Regency (2) The impact that occurred for casual workers at the time of contract termination was to cause a situation of lack of security and public order due to demonstrations against the dismissal of casual workers, reduced income for families who are members of casual workers, causing the economic wheels in the market to be quiet for some time and not optimal administrative services and public services for the community.
References
Ahmad Miru. (2007). Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak. Jakarta: Fajar Interpratama Mandiri Offset.
Hardijan Rusli. (1993). Hukum Perjanjian Indonesia dan Common Law. Jakarta: Midas Surya Grafindo.
Ikhwan Fahrojih. (2016). Hukum Perburuhan: Konsepsi, Sejarah, Dan Jaminan Konstitusional. Bandung: Setara Press.
Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor 100 Tahun 2004 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu.
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
S. Joni Bambang. (2013). Hukum Ketenagakerjaan: Bandung. Pustaka Setia.
Sadjijono. (2011). Bab-Bab Hukum Administrasi. Yogyakarta: Laksbang Presindo.
Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Penerbit Alfa.
Surat Keputusan Bupati Nagekeo Nomor 1/KEP/HK/2018 Tentang Pengangkatan Tenaga Harian Lepas Pada Perangkat Daerah Kabupaten Nagekeo Tahun 2018.
Surat Keputusan Bupati Nagekeo Nomor 200/KEP/HK/2010 Tentang Penempatan Tenaga Kerja Harian Lepas pada Satuan Kerja Perangkat Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2010.
Surat Keputusan Bupati Nagekeo Nomor 814.2BK-DIKLAT/01/05/2009 Tentang Pengadaan Tenaga Harian Lepas Tahun Anggaran 2009.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1997 Tentang Ketenagakerjaan.
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 Tentang Jamsostek.
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2018 Tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.
Zaeni Asyhadie. (2008). Aspek-Aspek Hukum Jaminan Sosial Tenaga Kerja Di Indonesia. Jakarta: Rajawali Press.
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2024 JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
