Politik Hukum Pidana Terhadap Penanggulangan Kejahatan Illegal Logging

Authors

  • Satria Bimantara Burhan Universitas Dr. Soetomo Surabaya
  • Wahyu Prawesthi Universitas Dr. Soetomo Surabaya
  • Bachrul Amiq Universitas Dr. Soetomo Surabaya

DOI:

https://doi.org/10.55606/jhpis.v3i3.3853

Keywords:

Politics of Criminal Law, Crime Prevention, Illegal Logging

Abstract

The results of the study are as follows: the application of current criminal sanctions against perpetrators of illegal logging in the forestry sector, hereinafter known as illegal logging, is imposed as formulated in Article 78 regarding criminal provisions. The sanctions imposed are: 1). imprisonment 2) Fine 3). confiscation of all forest products and tools used for crimes or violations. This shows that the criminal threat in this crime belongs to the severe category, in its application this article is generally applied indiscriminately, to the perpetrators of the crime of illegal logging who utilize forest products just to cover economic needs with the perpetrators of the cukong, as well as the owners. capital and who actually take large profits from the use of forest products without permission from the competent authorities. The philosophy underlying the intent and purpose of imposing severe criminal sanctions on anyone who violates the law in the forestry sector is to create a deterrent effect for violators of the law in the forestry sector. The intended deterrent effect is not only for perpetrators who have committed forestry crimes, but also for other people who have activities in the forestry sector who are reluctant to commit acts that violate the law because the criminal sanctions are severe.

References

Arief, B. N. (2010) Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru, Jakarta: Prenada Media Group, 2010.

Budyatmojo, W. (2013) "Penegakkan Hukum Tindak Pidana Illegal Loging (Antara Harapan Dan Kenyataan)." Yustisia 2(2).

Dakhi, D., and Amajihono, K. D. (2023). "Analisis Hukum Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Illegal Logging." Jurnal Panah Keadilan 2(2): 1-7.

Eddyono, S. W. (2015). Menguji Euforia Kebiri Catatan kritis atas rencana Yogyakarta: Pustaka Yustisia.

Eleanora, Fransiska Novita. (2012). "Tindak Pidana Illegal Logging Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup." ADIL: Jurnal Hukum 3(2): 217-217.

Kartodiharjo, H. (2003), Modus Operandi, scientific Evidence dan Legal Evidence dalam kasus Illegal Logging, Makalah disampaikan dalam Pelatihan Hakim Penegakan Hukum Lingkungan yang diselenggarakan oleh ICEL bekerjasama dengan Mahkamah Agung RI, Jakarta.

Nasli, T. (2023). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Illegal Logging Untuk Mencegah Bencana Alam Di Wilayah Pidie Jaya. Diss. Fakultas Magister Hukum, Universitas Islam Sumatera Utara.

Raharjo, S. (2000). Ilmu Hukum , PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Reksodiputro, M. (1989) Pertanggungjawaban Korporasi dalam Tindak Pidana Korporasi, Makalah seminar Nasional Kejahatan Korporasi, Semarang, Facultas HUkum Universitas Diponegoro.

Sidharta, B. A. (2013). Ilmu Hukum Indonesia (Upaya Pengembangan Ilmu Hukum Sistemik Yang Responsif Terhadap Perubahan Masyarakat). Yogyakarta. Genta Publishing.

Susanto, I. S. (n.d). Tinjauan Kriminologi Terhadap Perilaku Menyimpang Dalam Kegiatan Ekonomi Masyarakat dan Penanggulangannya, Makalah seminar Nasional Peranan Hukum Pidana Dalam Menunjang Kebijakan Ekonomi, Semarang, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Utami, T. B. (2007). Kebijakan Hukum Pidana dalam Menanggulangi Tindak Pidana Illegal Logging. Diss. Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro.

Published

2024-06-07

How to Cite

Satria Bimantara Burhan, Wahyu Prawesthi, & Bachrul Amiq. (2024). Politik Hukum Pidana Terhadap Penanggulangan Kejahatan Illegal Logging. JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL, 3(3), 01–13. https://doi.org/10.55606/jhpis.v3i3.3853