Pemberlakuan Upaya Administrasi Sebagai Primum Remidium Dalam Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara
DOI:
https://doi.org/10.55606/jhpis.v1i1.1747Keywords:
Administrative Efforts, State Administrative CourtAbstract
The settlement of state administrative disputes as a result of the issuance of a state administrative decision letter is the authority of the State Administrative Court as a judicial body appointed by the Law governing the State Administrative Court. Administrative efforts are a non-litigation settlement that must be taken before state administrative disputes are submitted to the State Administrative Court. Administrative efforts are expected to be the best solution before citizens submit their problems to the Court, so as to remove the paradigm that the actions of state administrative bodies or officials are always right and cannot be corrected.
References
F.H. van Der Burg, et.al 1985., Rechtsbescherming tegen de Overheid, Nijmegen, Nederland.
Hughes, E. Owen, 1994, Public Managemen and Administration, An Introduction, Martin’s Press, London, UK.
Indroharto, 1991, Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
Philipus M. Hadjon 1987, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia, sebuah studi tentang prinsip-prinsipnya, penanganan oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara, PT. Bina Ilmu, Surabaya.
Paulus Effendi Lotulung, 1993, Beberapa Sistem Tentang Kontrol Segi Hukum Terhadap Pemerintah, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung,
Paulus Effendi Lotulung, 1986, Beberapa Sistem Tentang Kontrol Segi Hukum Terhadap Pemerintah, Buana Ilmu Populer, Jakarta,
SF, Marbun, 2015, Peradilan Administrasi dan Upaya Administratif di Indonesia, FH UII Press, Yogyakarta.
Chairani A.S Gani, dkk, Naskah Persiapan Persiapan Penyusunan Kodifikasi Dalam Bidang Hukum Administrasi, Proyek Pembinaan Badan Hukum Indonesia.
Umar Dani,2019,”Rekonstruksi Sistem Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Sebagai Akses Penyelesaian Sengketa Yang Efektif”, Disertasi pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.
Yos Johan Utama, 2019, “SEMINAR DALAM RANGKA HUT PERATUN KE-28”, dengan Tema: Upaya Administratif dalam Perspektif UUAP dan Penerapannya dalam Penyelesaian Sengketa Administrasi, yang dilaksanakan di Mercure Ancol, 7 Pebruari 2019.
Hasil Rumusan Sosialisasi (Penyebarluasan) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi Pada Rakerda Sewilayah Hukum Pengadilan Tata Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, Surabaya, Garden Palace 4-6 Maret 2019.
Dr. H. Supandi, SH.M.Hum., 2019, (Ketua Muda Mahkamah Agung Republik Indonesia Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara). Arahan dalam Diklat Sengketa Tata Usaha Negara dan sengketa Aparatur Sipil Negara pasca berlakunya Perma Nomor 6 tahun 2018, Kuta, 8 – 12 juli 2019.
Supandi 2019, Modernisasi Peradilan Tata Usaha Negara di Era Revolusi Industri 4.0 untuk Mendorong kemajuan Peradaban Hukum Indonesia, Pidato Pengukuhan Guru Besar Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang
Rochmat Soemitro, 1977, Naskah Singkat Tentang Peradilan Administrasi Di Indonesia, Sumbangan pikiran pada Simposium Peradilan Tata Usaha Negara yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional pada tanggal 5-7 Februari 1976 di Jakarta. Dikutip dalam Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Simposium Peradilan Tata Usaha Negara, Cetakan Pertama, Binacipta, Bandung,
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
Undang-Undang nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 06 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi.
