Kewajiban Vaksin Covid-19 Ditinjau Dari Sosiologi Hukum
Keywords:
Kewajiban, Vaksin, Sosiologi HukumAbstract
Sosiologi hukum mengkaji mengenai penyebab suatu aturan diterapkan atau timbulnya suatu aturan atau perundang-undangan. Salah satu isu menarik dalam kajian sosiologi hukum yakni kewajiban vaksin Covid-19. Hal ini disebabkan terjadi polemik dalam masyarakat yang menganggap bahwa demikian merupakan pemaksaan dan pelanggaran hak asasi dalam pelayanan kesehatan sehingga timbul masyarakat yang menolak vaksin Covid-19. Permasalahan dalam penulisan ini yakni yaitu bagaimana kewajiban vaksin Covid-19 ditinjau dari sosiologi hukum? Sesuai dengan judul penulisan ini maka jenis penelitian yang digunakan penelitian ini mempergunakan penelitian hukum yang sosiologis. Penelitian ini menunjukkan bahwa tujuan yang hendak dicapai oleh sosiologi hukum sebenarnya memberikan suatu pemahaman terhadap pelaksanaan hukum pada kenyataan sesungguhnya dalam praktek di lapangan. Kewajiban vaksin Covid-19 ditinjau dari sosiologi hukum hendak membahas penyebab hal demikian itu terjadi, yakni ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang melatarbelakangi adanya kewajiban vaksin Covid-19. Penyebab kewajiban vaksin Covid-19 yakni kondisi kedaruratan pandemi untuk melakukan perlindungan terhadap semua bangsa Indonesia dan tidak terkecuali perlindungan akan hak asasi seseorang itu sendiri dalam rangka memperoleh hak untuk hidup dengan derajat kesehatan maksimal. Kondisi tersebut berkaitan dengan keselamatan rakyat yang merupakan hal utama yang menjadikan kondisi tersebut sebagai hukum tertinggi yang mewajibkan setiap orang menjalani vaksinasi. Hak asasi manusia seringkali dijadikan alasan melakukan penolakan vaksin Covid-19 padahal hak asasi itu sendiri dibatasi pula oleh hak asasi orang lain untuk mendapatkan perlindungan dari Covid-19 melalui vaksin Covid-19.
References
Soekanto, Soerjono, (1984), Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Universitas Indonesia.
Rahardjo, Satjipto (1986), Ilmu Hukum, Bandung: Alumni.
Atmaja, Dewa Gede (2010), Hukum Konstitusi, Problematika Konstitusi Indonesia Sesudah Perubahan UUD 1945, Malang: Setara Press.
MD, Moh. Mahfud (2006), Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi, Jakarta: LP3ES.
MD, Moh. Mahfud (2010), Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu, Jakarta: Rajawali Pers.
Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (2021), Paket Advokasi, Vaksinasi Covid-19, Lindungi Diri, Lindungi Negeri, Jakarta: KPCPEN.
Jurnal
Rina Tri Handayani, et.al. ”Pandemi Covid-19, Respon Imun Tubuh, Dan Herd Immunity,” Jurnal Ilmiah Permas, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kendal, Volume 10 No.3 (2020).
Peraturan Perundang-Undangan
UUDNRI Tahun 1945
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 20; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3273)
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063)
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oi8 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236)
Peraturan pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang PSBB Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid−19)
Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019
Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019
