KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DALAM MENINGKATKAN PEMBANGUNAN DESA (KECAMATAN KEDUNGWUNI KABUPATEN PEKALONGAN)
PUBLIC INFORMATION DISCLOSURE IN IMPROVING VILLAGE DEVELOPMENT (KEDUNGWUNI DISTRICT, PEKALONGAN REGENCY)
DOI:
https://doi.org/10.55606/jurima.v2i2.226Keywords:
Keterbukaan Informasi Publik, Pembangunan DesaAbstract
Tujuan penelitian ini mengkaji mengenai keterbukaan informasi publik yang dijalankan oleh Desa di Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan dalam meningkatkan pembangunan Desa. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif kualiatif. Objek penelitian ini dilakukan pada pemerintah desa di kecamatan Kedungwunni Kabupaten Pekalongan yaitu pada bulan Mei sampai bulan Juni 2022. Adapun informan yang menjadi sumber dalam penelitian ini adalah keterbukaan informasi publik pemerintah desa diantaranya; kepala desa, staf desa, masyarakat, tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan tokoh agama. Sumber data pada penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Keterbukaan informasi publik desa di Kecamatan kedungwuni Kabupaten Pekalongan akan dipandang baik jika bisa terpenuhi berbagai aspek. Asas transparansi, asas partisipasi, asas akuntabilitas dan asas reponsibilitas berdasarkan peraturan perudang-undangan yang berlaku.
References
DAFTAR PUSTAKA
N. S. Maryam, “Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik,” J. Ilmu Polit. dan Komun., vol. VI, no. 1, pp. 1–18, 2016.
T. Indah and P. Hariyanti, “Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik pada Dinas Kominfo Kota Tasikmalaya,” J. Komun., vol. 12, no. 2, pp. 127–140, 2018, doi: 10.20885/komunikasi.vol12.iss2.art3.
N. W. Rustiarini, “Good Governance dalam Pengelolaan Dana Desa,” pp. 1–18, 2016.
Pemerintah Indonesia, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Jakarta: Sekretariat Negara, 2004.
D. F. Sjoraida, A. Asmawi, and R. K. Anwar, “Analisis atas Program Aksi dalam Implementasi Kebijakan Informasi Publik pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat,” J. Agreg. Aksi Reformasi Gov. dalam Demokr., vol. 5, no. 2, 2017, doi: 10.34010/agregasi.v5i2.442.
K. Sirah, P. Padang, K. Ogan, and K. Ilir, “Pengelolaan anggaran pembangunan desa di desa bungin tinggi, kecamatan sirah pulau padang, kabupaten ogan komering ilir, sumatera selatan,” no. April, 2019.
A. Ariadi, “Perencanaan Pembangunan Desa,” Meraja J., vol. 2, no. 2, pp. 135–147, 2019.
E. Muthmainah, Bunga Rampai Administrasi Publik: Transformasi Pelayanan Sektor Publik |. Jakarta: Pusat Inovasi Pelayanan Publik Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, 2017.
H. N. Azka and F. U. Najicha, “Penerapan keterbukaan informasi publik sebagai upaya mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel,” vol. 6, no. 1, pp. 597–602, 2022.
Pemerintah Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Jakarta: kementrian Komunuikasi dan Informatika RI, 2008.
Pemerintah Indonesia, Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Jakarta: Sekretariat Negara, 2014.
Mafturrahman, “Model Pengasuhan Alternatif Dalam Memenuhi Hak-Hak Anak Pada Lembaga Pengasuhan Anak Di Kota Semarang,” 17 Agustus 1945, 2020.
Taufiqurokhman and E. Satispi, “perkembangan manajemen pelayanan publik teori dan perkembangan manajemen pelayanan publik,” 2018.
E. Nurdiansyah, “Mewujudkan Transparansi Bagi Masyarakat,” J. Bhinneka Tunggal Ika, vol. 3, no. 2, pp. 147–151, 2016.
