Analisis Kebijakan Publik: Studi Kebijakan Penanggulan Covid-19 di Indonesia Tentang Kekarantinaan Kesehatan
DOI:
https://doi.org/10.55606/jhpis.v1i4.621Keywords:
Kebijakan Publik, Covid-19, Karantina Kesehatan, PSBB, Pembatasan DaerahAbstract
Di penghujung tahun 2019, wabah Covid-19 muncul. Di Indonesia, penyebaran Covid-19 pertama kali terjadi pada Maret 2020. Indonesia menjadi negara kedua dengan jumlah kematian akibat Covid-19 tertinggi di Asia, yakni menyentuh 139.682 orang. Kajian kebijakan publik tentang karantina kesehatan di tengah pandemi Covid-19 menjadi penting untuk dilakukan. Kajian ini bertujuan untuk mengkaji kebijakan tersebut, bagaimana implementasinya, dan efektivitas kebijakan tersebut selama implementasinya. Metode penelitian yang akan digunakan adalah penelitian kualitatif. Dimana penelitian ini akan menggunakan pendekatan studi kasus dan dianalisis secara deskriptif. Kajian menyimpulkan bahwa kebijakan karantina kesehatan terkait wabah penyakit menular diwujudkan melalui beberapa undang-undang dan keputusan kebijakan yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka percepatan penanganan penyebaran CoronaVirus Disease 2019 (Covid-19), dan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat. Pelaksanaan karantina kesehatan yang berlaku meliputi pelaksanaan karantina kesehatan, karantina di pintu masuk negara, karantina di wilayah setempat, dan pembatasan kegiatan sosial berskala besar. Kinerja kebijakan yang dilakukan telah memenuhi urgensi kedaruratan kesehatan. Namun, masih ada tumpang tindih antara pendekatan.
References
A. Widiarto, S. A. (2021). Analisis Formulasi Kebijakan Penanggulangan Pandemi Covid-19 di Indonesia Sesuai UU Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan. Jurnal Ilmiah Niagara, 13(1), 143–164.
Burhan, E., Dwi Susanto, A., Isbaniah, F., Aman Nasution, S., Ginanjar, E., Wicaksono Pitoyo, C., Susilo, A., Firdaus, I., Santoso, A., Arifa Juzar, D., Kamsul Arif, S., Lolong Wulung, N. G., Muchtar, F., Pulungan, A. B., Ambara Sjakti, H., Prawira, Y., Dwi Putri TIM PENYUSUN Erlina Burhan, N., Adityaningsih, D., Fahrial Syam, A., … Mayung Sambo, C. (2020). Pedoman Tatalaksana COVID-19 Edisi 3. https://www.papdi.or.id/pdfs/983/Buku Pedoman Tatalaksana COVID-19 5OP Edisi 3 2020.pdf
Denny Adhiety. (2020, March). Asal Mula dan Penyebaran Virus Corona dari Wuhan ke Seluruh Dunia. IDN Times Bali. https://bali.idntimes.com/health/medical/denny-adhietya/asal-muasal-dan-perjalanan-virus-corona-dari-wuhan-ke-seluruh-dunia-regional-bali
Dwiyanto, Agus, 2012. Manajemen Pelayanan Publik, Peduli, Inklusif, dan Kolaboratif, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press.
Firdaus Syam. 2013. Analisis Dan Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan Tentang Kekarantinaan. Pusat Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia R.I.
IFSW. (2020). Statement on IFSW and COVID-19. Diambil kembali dari https://www.ifsw.org/statement-onifsw-andcovid-19/
Kodrat Setiawan. (2021, January 7). Pemerintah Pakai Istilah PPKM, Apa Bedanya dengan PSBB? - Bisnis Tempo.co. Bisnis Tempo. https://bisnis.tempo.co/read/1420962/pemerintah-pakai-istilah-ppkm-apa-bedanya-dengan-psbb/full&view=ok
Laswell, Harold D. dan Abraham Kaplan. 1970. Fower and Society , New Haven, Yale University Press, dalam Thomas R, Dye , Understanding Public Policy, 1981
Monavia Ayu Rizaty. (2021, September 16). Kasus Kematian Covid-19 Indonesia Masih Tertinggi Kedua di Asia | Databoks. Databoks. https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/09/16/kasus-kematian-covid-19-indonesia-masih-tertinggi-kedua-di-asia
Nursofwa, R. F., Sukur, M. H., Kurniadi, B. K., & . H. (2020). Penanganan Pelayanan Kesehatan Di Masa Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Hukum Kesehatan. Inicio Legis, 1(1), 1–17. https://doi.org/10.21107/il.v1i1.8822
Raga Imam. (2020, March 22). IDI Desak Jokowi Segera Putuskan Lockdown untuk Tekan Penyebaran Corona | kumparan.com. Kumparan News. https://kumparan.com/kumparannews/idi-desak-jokowi-segera-putuskan-lockdown-untuk-tekan-penyebaran-corona-1t4kXYWt1XQ
Simon, Herbert A. 2005. Public Administration : Third Printing, New Brunswick and London : Transaction Publishers
Thoha, Miftah, 2006. Teori-teori Mutakhir Administrasi Publik, Yogyakarta, Rangkang Education
Tuwu, D. (2020). Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Pandemi COVID-19. Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP Universitas Halu Ol Publicuho ISSN 2621-1351(online), ISSN 2685-0729 (print) Vol. 3 No. 2, 267-278
Perundang-Undangan
Undang-Undang Nomor. 6 Tahun 2018,
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2020
Keputusan Presiden Nomor 11 tahun 2020
